Kenapa Kontraktor BUMN Wajib Minta Sertifikasi Material Partisi

Pernah lihat proyek tender BUMN gagal hanya gara-gara vendor tidak bisa menunjukkan surat uji lab akustik? Kami pernah. Bukan satu atau dua kali.

Di Pireki, kami menangani proyek BUMN seperti Petrokimia Gresik, Pertamina Hulu Rokan, PT Antam, dan Bank BNI. Setiap proyek punya prosedur pengadaan yang ketat. Dan satu hal yang selalu muncul di dokumen persyaratan adalah: sertifikasi material.

Kenapa ini penting? Dan apa saja sertifikasi yang biasanya diminta? Mari kita bahas.

Kenapa BUMN Wajib Minta Sertifikasi?

Proyek BUMN menggunakan uang negara. Ada aturan pengadaan yang mengikat, dari UU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hingga peraturan internal masing-masing BUMN. Semua bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas.

Untuk partisi ruangan, ada beberapa alasan spesifik kenapa sertifikasi material menjadi syarat wajib:

Dari lapangan: Kami pernah mengikuti tender di mana salah satu kompetitor gugur di tahap evaluasi akhir karena surat uji akustik yang dilampirkan ternyata bukan untuk produk partisi geser, melainkan untuk material akustik lain. Detail kecil, tapi konsekuensinya besar.

Sertifikasi yang Paling Sering Diminta

Dari pengalaman menangani berbagai proyek BUMN, berikut adalah sertifikasi yang paling sering diminta dalam pengadaan partisi geser:

1. Surat Uji Laboratorium Akustik

Ini yang paling krusial. BUMN yang memasang partisi untuk ruang rapat, ballroom, atau area kerja biasanya mensyaratkan bukti kemampuan peredaman suara dalam satuan desibel (dB).

Yang diuji:

• Sound Transmission Class (STC), kemampuan partisi menghalangi suara dari ruang ke ruang
• Nilai redaman dalam dB, biasanya minimal 30–40 dB untuk partisi kantor, hingga 50–60 dB untuk partisi premium

Pengalaman Pireki: Produk Sorepa Pro dengan rockwool 60 kg/m³ dan jack mekanik penuh telah diuji dan terbukti memberikan peredaman hingga 60 dB. Surat uji lab inilah yang dilampirkan setiap kali kami mengikuti tender BUMN.

2. Sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)

Sejak diterbitkannya Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, TKDN menjadi syarat wajib untuk hampir semua proyek BUMN dan pengadaan pemerintah.

Nilai TKDN yang disyaratkan:

• Minimal 25% untuk produk manufaktur (variasi tergantung kategori)
• Produk dengan TKDN di atas 40% mendapat preferensi harga dalam evaluasi tender

Pireki bersertifikat TKDN. CV Pireki Asia memiliki sertifikat TKDN resmi yang membuktikan bahwa produk partisi kami diproduksi dengan kandungan lokal yang tinggi, dari bahan baku hingga tenaga kerja.

3. Nomor Induk Berusaha (NIB) & Legalitas Perusahaan

Ini syarat dasar yang sering dikesampingkan vendor kecil. NIB membuktikan bahwa perusahaan terdaftar resmi di sistem OSS RBA dan memiliki izin usaha yang sesuai.

Yang biasanya diminta:

• NIB (dengan KBLI yang sesuai)
• NPWP perusahaan
• Akta pendirian (notaris)
• Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Pireki memiliki NIB 0220009462709 dengan KBLI 16621 (Industri Barang Dengan Kayu), NPWP 71.293.989.1-604.000, dan Akta Pendirian No. 218, semuanya siap ditunjukkan setiap kali dibutuhkan.

4. Sertifikat Merek Terdaftar

Ini sering terlewat. BUMN biasanya mensyaratkan bahwa produk yang ditawarkan memiliki hak merek terdaftar di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Tujuannya untuk memastikan produk tersebut bukan barang ilegal atau tanpa izin edar.

Merek PIREKI terdaftar resmi dengan nomor IDM000746833. Ini penting karena membuktikan bahwa produk yang kami pasarkan adalah produk original buatan sendiri, bukan hasil oplosan atau tanpa izin.

5. Sertifikasi SNI (Jika Ada)

Untuk produk tertentu, misalnya multiplek atau MDF yang digunakan sebagai bahan panel, beberapa BUMN meminta sertifikat SNI. Tidak semua produk partisi geser memiliki SNI khusus, tapi material penyusunnya seperti multiplek atau besi hollow sebaiknya memenuhi standar SNI yang berlaku.

Proyek Nyata: Sertifikasi dalam Praktik

Teori sertifikasi memang penting, tapi lebih baik kalau kita lihat bagaimana ini berlaku di proyek nyata.

Proyek Petrokimia Gresik (BUMN)

Petrokimia Gresik, perusahaan pupuk BUMN, memasang partisi Sorepa di kantor pusat mereka. Dalam proses pengadaannya, tim procurement Petrokimia meminta:

Proses pengadaan berjalan lancar karena semua dokumen sudah siap sejak awal. Ini penting karena tender BUMN biasanya punya batas waktu administrasi yang ketat, tidak ada kesempatan "nyusul" dokumen setelah batas akhir.

Proyek Pertamina Hulu Rokan (2 Proyek)

Pertamina Hulu Rokan, anak perusahaan Pertamina, memasang partisi di dua lokasi berbeda: Pekanbaru dan Rumbai. Skala proyeknya besar, dan persyaratan dokumennya pun lengkap.

Yang menarik, pada proyek kedua di Rumbai, proses pengadaan berjalan lebih cepat karena dokumen sertifikasi sudah pernah diverifikasi sebelumnya. Bukti bahwa sekali Anda masuk daftar vendor yang memenuhi syarat, proyek berikutnya jadi lebih mudah.

Panduan untuk Kontraktor: Cara Menyiapkan Dokumen

Kalau Anda adalah kontraktor yang sedang mempersiapkan tender proyek BUMN yang membutuhkan partisi geser, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

1. Minta dokumen sertifikasi dari awal, Jangan menunggu sampai H-1 tender. Produsen partisi yang serius seperti Pireki sudah menyiapkan dokumen ini sebagai paket standar.

2. Pastikan KBLI sesuai, NIB harus mencantumkan KBLI yang relevan (16621 untuk industri kayu, atau 41002 untuk konstruksi). KBLI yang salah bisa menggugurkan administrasi.

3. Cek masa berlaku, Beberapa sertifikat punya masa berlaku (misalnya TKDN perlu diperbarui secara periodik). Pastikan masih berlaku saat tender.

4. Siapkan portofolio proyek BUMN, Lampirkan proyek BUMN sebelumnya sebagai referensi. Ini memperkuat posisi Anda di mata tim evaluasi.

5. Konsultasi dengan produsen, Produsen yang berpengalaman dengan tender BUMN biasanya sudah hafal dokumen apa saja yang dibutuhkan. Manfaatkan pengalaman mereka.

Apa yang Terjadi Kalau Sertifikasi Tidak Lengkap?

Konsekuensinya tidak main-main:

Kami pernah mendengar kasus di mana vendor partisi harus mengembalikan uang muka proyek karena tidak bisa melampirkan dokumen yang diminta setelah kontrak diteken. Kerugiannya tidak hanya materi, tapi juga reputasi.

Persiapan Lebih Baik, Proyek Lebih Lancar

Kalau ada satu pelajaran yang bisa kami bagikan dari pengalaman menangani proyek BUMN: persiapkan sertifikasi dari jauh-jauh hari. Jangan menunggu tender datang baru urus dokumen.

Pireki sendiri selalu menjaga kelengkapan dokumen sertifikasi, dari uji lab akustik, TKDN, legalitas perusahaan, hingga portofolio proyek. Semua siap ditunjukkan kapan pun dibutuhkan. Karena kami tahu, proyek BUMN bukan hanya soal produk yang bagus, tapi juga soal dokumen yang benar.

Butuh bantuan menyiapkan spesifikasi teknis dan dokumen untuk tender partisi? Tim Pireki siap konsultasi, gratis, tanpa komitmen. Hubungi kami via WhatsApp di 0823-7673-7701 atau kunjungi pireki.id.